Komisi XI Apresiasi Peran BPKP dan BPK Cegah Korupsi di Banten
Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G Plate foto : Naefuroji/mr
Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G Plate mengapresiasi peranan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Wilayah Provinsi Banten dalam tugasnya mengawal penggunaan anggaran negara sekaligus peran dalam agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Provinsi Banten.
Demikian diungkapkan Johnny saat pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan dengan Kementerian Keuangan dan jajarannya, yang juga dihadiri BPK serta BPKP Perwakilan Wilayah Provinsi Banten, di Serang, Banten, Senin (30/7/2018).
“Kalau ternyata masih ada operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Banten ini, maka bisa kita anggap kinerja BPKP gagal dalam upaya pemberantasan korupsi, tapi mudah-mudahan tidak ada lagi,” tukas Johnny.
Politisi Partai NasDem ini menambahkan, secara keseluruhan di berbagai wilayah di Indonesia masih banyak terjadi OTT kepala daerah yang tersangkut kasus suap korupsi dan ini harus menjadi perhatian bagi kinerja BPKP. Sementara perhatian dari sisi audit, analisis keuangan yang menjadi tugas BPK perlu lebih giat lagi upaya pencegahannya.
“Sistem Keuangan Desa (Siskudes) yang saat ini dibangun BPKP sebenarnya sudah bagus, namun belum menunjukkan tata kelola keuangan yang benar jika dilihat dari masih maraknya praktek korupsi di daerah-daerah,” imbuh Johnny.
Secara administratif memang ada peningkatan hasil audit yang menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta penurunan disclaimer dari pemeriksaan BPK, namun realitas di lapangan OTT oleh KPK juga masih tinggi.
Dirinya berharap, BPKP dan BPK ikut aktif memberantas praktek korupsi di daerah masing-masing melalui upaya pencegahan, pendampingan dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah serta audit keuangan yang komprehensif.
“Saya apresiasi kerja keras aparatur negara di jajaran Kementerian Keuangan dalam upaya meningkatkan penerimaan negara serta upaya pencegahan korupsi dengan sistem pengelolaan keuangan negara yang baik,” pungkas legislator dapil Nusa Tenggara Timur I ini. (oji/sf)
